Aset terbaik bangsa ini bukanlah pesawat baru atau regulasi setebal buku telepon. Aset terbaik kita adalah keberanian mengambil risiko dan keikhlasan bergerak tanpa menunggu tepuk tangan.
Saya harus mengaku: jantung saya berdetak kencang ketika melihat berita bencana di Sumatera pekan ini. Ada jenis ketakutan yang tidak datang dari layar, melainkan dari ingatan. Ingatan yang meloncat tanpa izin, seperti gelombang yang tak lagi mengenal pantai.
Hampir dua dekade lalu, 26 Desember 2004, saya berada di sana—bukan sebagai korban, melainkan sebagai penerbang sipil yang dipanggil negara. Negara yang panik. Negara yang berduka. Negara yang, seperti biasa, baru bergerak setelah segalanya runtuh.
Kami berdesakan di lambung pesawat tua milik TNI AU. Hercules C-130 yang sudah sepuh itu meraung seperti binatang purba yang dipaksa berlari. Kami terbang gila-gilaan, hampir tak mengenal pagi, siang, atau malam. Sering kali lepas landas dari Halim sebelum subuh, ketika kota masih tidur dan doa-doa belum sempat disusun rapi. Tujuan kami satu: Banda Aceh. Sebuah nama yang, sejak hari itu, tak pernah lagi netral.
Pesawat itu—maafkan saya—adalah potret jujur bangsa ini: tua, berisik, kurang terawat, tapi entah bagaimana selalu dipaksa andal. Pekerja keras, kata orang. Padahal, sering kali itu hanya cara lain untuk menyebut ketahanan yang lahir dari keterpaksaan. Di dalam perutnya yang gelap, kami duduk di jaring samping, seperti kargo yang diberi napas. Telinga berdengung oleh raungan Allison T56. Bau kabin adalah campuran yang sulit dilupakan: solar, minyak mesin yang merembes halus, keringat relawan yang tak mandi tiga hari, dan aroma mi instan basi—aroma solidaritas yang tak sempat disaring oleh martabat.
Ketika pintu dibuka di Banda Aceh, udara seperti berhenti sejenak. Kota itu tidak menyambut; ia terdiam. Landasan dipenuhi pesawat dari berbagai negara—asing, modern, mengkilap. Bantuan berdatangan lebih cepat daripada negara sempat menata diri. Di sanalah saya belajar bahwa kemanusiaan sering kali melampaui paspor, sementara birokrasi justru terhenti di stempel. Demokrasi, yang kerap dielu-elukan, tiba-tiba tampak rapuh di hadapan air asin dan ribuan nama yang tak sempat dicatat.
Kami mengangkut apa saja: beras, tenda, obat, peti jenazah. Kadang juga harapan—yang ringan tapi memberatkan. Saya melihat relawan menangis diam-diam di sudut kabin, menatap lantai besi yang dingin. Saya melihat tentara dan warga sipil bekerja tanpa tanya, tanpa komando panjang. Namun saya juga melihat antrean panjang di pos-pos, ketika bantuan terhenti karena prosedur belum selesai. Di situlah ketidakadilan bekerja paling sunyi: pada jam-jam yang terbuang, pada nyawa yang menunggu.
Aceh mengajarkan saya bahwa bencana tidak pernah sepenuhnya alamiah. Ia selalu bersekutu dengan sejarah. Dengan kemiskinan yang lama dibiarkan, dengan konflik yang belum sembuh, dengan negara yang lebih fasih berpidato ketimbang mendengar. Tsunami menyapu rumah, tapi juga membuka arsip: siapa yang cepat ditolong, siapa yang tertinggal; siapa yang suaranya didengar, siapa yang kembali menjadi angka.
Hampir dua puluh tahun berlalu, dan setiap kali bencana datang, ingatan itu kembali. Bukan untuk menagih heroisme, melainkan untuk mengingatkan: kemanusiaan tidak boleh musiman. Demokrasi tidak cukup hadir saat pemilu; ia harus tampak ketika pesawat tua harus terbang tanpa henti, ketika bantuan harus tiba tanpa syarat, ketika korban diperlakukan sebagai warga, bukan beban.
Hercules tua itu mungkin sudah pensiun. Tapi pertanyaan yang ia tinggalkan masih mengudara: apakah kita akan terus mengandalkan ketabahan sebagai pengganti keadilan? Atau akhirnya belajar bahwa negara, seperti pesawat, perlu dirawat—bukan hanya dipaksa terbang saat darurat?
Intensitasnya—luar biasa. Bandara Sultan Iskandar Muda mendadak menjelma terminal paling sibuk di dunia. Langit Aceh seperti papan catur raksasa: Hercules TNI berputar lambat, C-17 Amerika datang dengan perut menganga, Ilyushin Rusia mendarat dengan dingin khas Perang Dingin. Semua berebut slot. Semua ingin cepat. Semua, setidaknya di hadapan kamera dan nurani masing-masing, ingin menjadi pahlawan.
Di menara, para Air Traffic Controller kita bekerja seperti pesulap yang kehabisan topi. Mereka menyulap kekacauan menjadi ritme, benturan menjadi urutan. Suara mereka tenang, nyaris datar, seolah nyawa manusia memang sudah biasa ditimbang dalam satuan menit. Tak ada tepuk tangan. Tak ada bintang jasa. Demokrasi jarang mengingat orang-orang yang bekerja tanpa mikrofon.
Ironinya justru terletak pada sistem logistik kita. Di satu sisi, Hercules TNI bertempur mati-matian, mengangkut puluhan ton bantuan, menabrak batas jam terbang dan batas tubuh manusia. Di sisi lain, pahlawan datang dari sektor yang paling tak kita duga—maskapai sipil.
Lion Air, Batavia Air, dan kawan-kawan ikut menyumbangkan free lift dari Jakarta. Pesawat komersial disulap jadi truk udara: kursi dilepas, karung beras disusun. Mereka bergerak karena kemanusiaan, mendahului surat izin dan nota dinas yang barangkali masih hangat diketik di kantor-kantor pusat. Negara sering kali berpikir, pasar bertindak. Di antara keduanya, korban menunggu.
Dan pahlawan sejati di udara—saya berani mengatakan ini—adalah Susi Air. Ketika pesawat-pesawat besar, TNI dan asing, fokus ke Banda Aceh, kawasan Meulaboh dan Simeulue tetap menjadi titik buta. Landasan hancur, peta tak lagi berguna. Susi, dengan dua Cessna Caravan kecilnya, mengangkut obat-obatan dan susu bayi. Terbang nekat. Mendarat di landasan perintis yang lebih mirip luka daripada lapangan.
Pilot-pilot asingnya—orang-orang yang biasa mengirim lobster—kini mengirim hidup. Mereka adalah antitesis dari birokrasi yang kaku. Bukti bahwa rule of law kadang harus menunduk pada rule of need. Bahwa kebutuhan tidak bisa menunggu stempel. Bahwa kemanusiaan sering kali lebih cepat daripada peraturan—dan lebih jujur.
Saya ingat betul kontras itu. Di dekat Hercules yang dikelilingi serdadu bersenjata dan logistik berlapis prosedur, mereka berdiri di samping Caravan kecil. Kaos lusuh. Mengangkat kardus sendiri. Tak ada forklift mewah. Tak ada protokol panjang. Hanya tangan, keringat, dan keputusan cepat.
Seorang pilot asing pernah menyindir sambil tertawa, “Saya pikir tugas saya hanya lobster. Ternyata saya juga delivery harapan kemanusiaan.” Tawa kami pecah—tawa pahit, tapi jujur. Tawa orang-orang yang tahu bahwa pahala tidak pernah tercantum dalam manifest kargo.
Di situlah saya belajar: dalam bencana, demokrasi diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh siapa yang berani melanggar kenyamanan demi kebutuhan orang lain. Sejarah sering mencatat nama besar dan bendera besar. Tapi Aceh mengingat pesawat kecil, keputusan cepat, dan keberanian yang tak sempat minta izin. Kini, kita kembali berhadapan dengan bencana di Sumatera. Waktu berputar, luka serupa mengetuk pintu yang sama. Apa yang berubah?
Infrastruktur, mungkin, lebih rapi. Jalan, bandara, dan jembatan tampak lebih siap di brosur perencanaan. Teknologi komunikasi jelas lebih canggih—pesan bergerak lebih cepat daripada manusia. Namun ada sesuatu yang justru terasa menipis: jiwa gotong royong yang lincah, yang tak menunggu tanda tangan.
Saya tidak dipanggil lagi untuk menerbangkan pesawat. Barangkali pilot sudah berlimpah. Barangkali juga karena memang tak ada landasan yang bisa didarati fixed wing. Atau—ini yang paling mengganggu—barangkali kita kian terbiasa menunggu: menunggu instruksi pusat, menunggu dana cair, menunggu SOP selesai dicetak.
Seolah bencana bisa diajak menunda.
Padahal, semangat yang dibutuhkan saat darurat bukanlah semangat lembar kerja, melainkan semangat Susi Air: bergerak cepat, tak banyak bertanya izin, langsung menuju titik yang paling terluka. Semangat yang seharusnya diwarisi setiap aparatur sipil dan militer—bahwa pada jam-jam pertama, keberanian lebih menyelamatkan nyawa daripada kepatuhan yang rapi.
Kita pernah belajar dari Hercules tua dan Cessna kecil. Dari pesawat yang berisik dan dari pesawat yang nyaris tak terdengar. Keduanya mengajarkan hal yang sama: negara bukan hanya mesin, ia adalah keputusan. Ia hidup ketika seseorang berani mengambil risiko, dan mati ketika semua orang menunggu giliran.
Aset terbaik bangsa ini bukanlah pesawat baru atau regulasi setebal buku telepon. Aset terbaik kita adalah keberanian mengambil risiko dan keikhlasan bergerak tanpa menunggu tepuk tangan. Jika itu menguap, setiap bencana hanya akan menjadi pengulangan—bukan semata tragedi alam, melainkan tragedi birokrasi yang mematikan.[]
