Aktivitas yang dibangun atas otoritas moral warga lokal untuk ikut terlibat dalam upaya membangun pengetahuan sejarah lokal, semestinya direspons oleh otoritas intelektual secara lebih arif.
Membaca uraian terakhir dari postingan Bojonegoro Archive membuat saya tertarik untuk mencoba memberikan pembacaan. Uraian 20 lembar berisi kritik dengan mekanisme pendekatan metodologis menjadi kekuatan untuk membawa informasi sejarah dalam lorong historiografi. Karena bagaimanapun, dalam ilmu sejarah, metodologi sering kali lebih penting ketimbang kesimpulan itu sendiri.
Dalam rantai argumentasinya, Bojonegoro Archive seakan mengajak pegiat dan pelaku produksi informasi sejarah untuk disiplin meletakkan data primer, data sekunder, dan tafsir/interpretasi pada porsinya. Setiap mata rantai perlu diuji sebelum melompat kepada kesimpulan. Narasi sejarah yang dikulminasi dari ketersediaan data dan interpretasi akan selalu mengalami dinamika perdebatan yang sah untuk dilakukan.
Pada titik ini, saya melihat ada kontribusi penting bagi perkembangan literasi sejarah lokal dan Bojonegoro Archive memainkan peran vital disana. Hal yang menarik bagi saya justru tidak terletak pada bagaimana mekanisme konstruksi argumen berbasis metodologinya. Spotlight dari dua puluh carousel tersebut justru berada pada penggunaan Illusory Truth Effect dalam kerangka argumentasi yang dibangun.
Menurut saya, persoalannya bukan pada penggunaan konsep Illusory Truth Effect itu sendiri, melainkan pada cara konsep tersebut diletakkan dalam struktur argumentasi. Di titik ini terjadi pergeseran fungsi konseptual (conceptual stretching).
Konsep yang semula bersifat deskriptif dalam ranah psikologi kognitif bergeser menjadi perangkat evaluatif dalam kritik historiografi. Pendekatan historiografi yang semula digunakan untuk menekankan disiplin metodologis kemudian dipadukan dengan kerangka psikologi untuk menjelaskan penerimaan suatu narasi di ruang publik.
Padahal, Illusory Truth Effect merupakan konsep dalam psikologi kognitif yang menjelaskan kecenderungan seseorang mempercayai suatu informasi karena paparan yang berulang. Konsep ini menjelaskan mekanisme terbentuknya kepercayaan pada penerima informasi, bukan digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu interpretasi sejarah. Dengan kata lain, ia berbicara mengenai bagaimana sebuah informasi dipercaya, bukan apakah informasi tersebut benar atau salah.
Di sinilah saya melihat lompatan argumentasi. Kritik terhadap konstruksi historiografis bergeser menjadi penjelasan mengenai mekanisme psikologis penerimaan informasi. Padahal keduanya berada pada ranah analisis yang berbeda. Pertanyaan mengenai bagaimana sebuah sumber sejarah ditafsirkan merupakan persoalan filologi, epigrafi, kritik sumber, dan historiografi. Sementara pertanyaan mengenai mengapa masyarakat mempercayai suatu narasi merupakan wilayah psikologi komunikasi. Menjawab pertanyaan yang kedua tidak serta-merta menyelesaikan pertanyaan yang pertama.
Jika penggunaan Illusory Truth Effect dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penerimaan publik terhadap narasi yang dibangun oleh berbagai pegiat sejarah lokal terutama disebabkan oleh mekanisme tersebut, maka proposisi itu sendiri memerlukan pembuktian empiris.
Menunjukkan adanya pengulangan narasi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pengulangan itulah yang menyebabkan publik mempercayainya. Bisa jadi publik menerima suatu narasi karena kualitas argumentasinya, otoritas sumber yang dikutip, konsistensi evidensinya, atau faktor-faktor lain yang juga perlu diuji. Tanpa pembuktian tersebut, Illusory Truth Effect lebih tepat diposisikan sebagai hipotesis penjelas daripada kesimpulan yang telah terverifikasi.
Mengapa ini menjadi penting? Karena ketika kita menarik ruang dan waktu peristiwa produksi informasi tersebut lebih jauh, aktivitas yang dilakukan oleh berbagai komunitas, media, maupun pegiat sejarah lokal dapat dipahami sebagai respons masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan pengetahuan kesejarahan di tingkat lokal.
Posisi ini tentu tidak membuat setiap interpretasi yang mereka bangun otomatis benar. Sebaliknya, seluruh interpretasi tetap terbuka untuk diuji, dikritik, bahkan dibantah. Namun kritik terhadapnya akan jauh lebih produktif apabila tetap diarahkan pada kualitas evidensi, logika interpretasi, dan ketepatan metodologi, bukan bergeser pada penggunaan kerangka psikologi yang belum memperoleh pembuktian empiris dalam konteks kasus yang diperdebatkan.
Aktivitas yang dibangun atas otoritas moral warga kabupaten untuk ikut terlibat dalam upaya membangun pengetahuan sejarah lokal semestinya direspons oleh otoritas intelektual secara lebih arif. Mengkritik kualitas informasi merupakan bagian yang sehat dalam tradisi akademik. Akan tetapi, kritik tersebut menjadi kurang tepat ketika konsep psikologi digunakan sebagai perangkat evaluatif untuk menilai konstruksi historiografis tanpa menunjukkan terlebih dahulu bahwa mekanisme psikologis yang dimaksud memang bekerja dalam kasus yang sedang diperdebatkan.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai sejarah lokal akan jauh lebih produktif apabila kritik tetap diarahkan pada kekuatan evidensi, kualitas interpretasi, dan ketepatan metodologi. Historiografi berkembang melalui pengujian argumen, sedangkan psikologi membantu menjelaskan bagaimana sebuah keyakinan terbentuk. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi masing-masing memiliki batas konseptual yang perlu dijaga agar tidak saling menggantikan.
**
Penulis merupakan penikmat sejarah, tidak tergabung dalam semua entitas yang ada dalam bahasan.
