Bojonegoro masyhur salah satu kota penghasil migas terbesar di Indonesia. Ini artinya, ia punya jejak emisi global yang tak sederhana. Berikut analisis ilmiah terkait krisis iklim dan apa yang harus dilakukan Pemkab Bojonegoro.
Ancaman krisis iklim semakin nyata. Bahkan, pada acara G 20 Indonesia tempo hari, perlindungan alam dan pemulihan alam berkelanjutan jadi pembahasan utama. Ini bukti sahih betapa krisis iklim memang nyata.
Saat ini, suhu permukaan bumi terus meningkat dengan cepat. Bahkan, lebih cepat dari perkiraan para pakar krisis iklim. Hal ini menimbulkan banyaknya fenomena alam dan bencana ekologi. Sebut saja cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor dan lainnya terjadi di mana-mana. Termasuk di daerah seperti Bojonegoro.
Aw. Syaiful Huda, pegiat Lingkar Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (SuKET) Bojonegoro menyatakan, dampak perubahan iklim atau krisis iklim sudah banyak dirasakan warga Bojonegoro.
“Warga merasakan, saat musim kemarau, tiap tahun suhu udara di Bojonegoro terus naik. Sehingga tinggal di Kota Bojonegoro semakin terasa panas.” Ucapnya.
Nabs, peningkatan suhu di Bojonegoro mirip peningkatan harga kontrakan rumah. Rutin tiap tahun. Tak hanya berkurang, bahkan banyak titik sumber yang mengering.
Suhu udara yang terus meningkat ini, berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Tidak hanya manusia tapi juga ekosistem lainnya. Selain itu, peningkatan suhu juga bakal tingkatkan pemakaian energi.
Sebab, penggunaan AC dan kipas angin terus digenjot. Walhasil, peningkatan suhu tak hanya menyebabkan masalah kesehatan. Tapi merembet pada masalah krisis energi, hingga tingkat kesejahteraan dan kesenjangan sosial.
Itu tadi terjadi saat musim kemarau ya, Nabs. Sekarang saat musim penghujan kayak hari-hari ini. Begitu musim hujan tiba, cuaca ektrem dan intensitas hujan tinggi. Didukung serapan air yang minim, banjir bandang dan longsor pun terjadi di beberapa wilayah Bojonegoro.
Pada November 2022 ini saja, tercatat sudah ada puluhan desa diterjang banjir bandang, seribuan lebih rumah warga terendam banjir. Banyak tanaman pertanian terendam. Bahkan di antaranya, ada yang dipanen dini.
Hujan deras juga menyebabkan wilayah perkotaan Bojonegoro kerap tergenang banjir. Tak perlu deras-deras, asal durasinya lama, niscaya bakal banyak cairan tergenang dimana-mana.
Dalam November ini saja, seputaran Kota Bojonegoro sudah tergenang banjir air hujan lebih dari 3 kali. Jika ruas jalan sering tergenang, tentu dapat menurunkan kualitas kekuatan konstruksi jalan. Berlobang, misalnya.
Awe menyebut, di Bojonegoro, dampak cuaca ekstrem akibat krisis iklim paling nyata dirasakan petani dan buruh tani. Krisis iklim berikut cuaca ekstrem, termasuk menyebabkan serangan hama dan penyakit tanaman meningkat.
Secara ekologis, banjir bandang yang cukup sering terjadi, lama kelamaan juga bisa mengikis lapisan atas tanah yang mengandung unsur hara, dikarenakan ikut terbawa arus air.
Krisis iklim juga dinilai menyebabkan peralihan musim jadi tidak menentu, sehingga para petani mengalami kesulitan menentukan waktu tanam dan juga pilihan jenis komoditas pertanian yang akan ditanam.
Misal, pada Juni 2021, kurang lebih 450 hektar tanaman tembakau di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, mati terendam air hujan. Hujan deras ini terjadi kala musim kemarau, fenomena yang jarang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Peristiwa serupa juga terjadi di awal September 2022 kemarin. Kurang lebih 60 hektar tanaman tembakau milik petani Desa Banjaran dan Desa Sraturejo, Kabupaten Bojonegoro, mengalami gagal panen setelah sebelumnya diguyur hujan lebat.
Besarnya APBD dan Kecilnya Perhatian Pemangku Kebijakan
Awe menjelaskan, anggaran pertanian hanya sekitar 2 persen dari APBD. Padahal, pertanian jadi lokomotif perekonomian basis utama masyarakat Bojonegoro. Tingkat kemiskinan daerah juga mayoritas di sektor pertanian.
“Para petani dan buruh tani yang paling rentan terdampak krisis iklim dan bencana ekologi, maka anggaran segitu saya rasa sangat kecil, harus dinaikkan,” tutur Awe.
Meskipun dampak krisis iklim di Bojonegoro sudah nyata di depan mata, menurut dia, perhatian para Pemangku Kebijakan di daerah, selama ini masih minim. Penilaian ini didasarkan pada, diantaranya, kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro yang belum memiliki perspektif ramah lingkungan.
Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) Bojonegoro untuk lingkungan, hanya Rp50,9 miliar atau sekitar 0.9 persen dari total belanja daerah. Ini menurun jika dibanding tahun 2021, yang mencapai Rp142,3 miliar atau sekitar 2,3 persen.
Belum lagi, dari total anggaran fungsi lingkungan hidup ini banyak yang terserap untuk alokasi belanja pegawai, kegiatan-kegiatan koordinasi, sementara alokasi anggaran yang langsung bersentuhan dengan upaya pelestarian lingkungan ataupun recovery (pemulihan) kawasan lindung terkadang justru minim.
Kabupaten Bojonegoro juga dinilai belum memiliki kebijakan ataupun rencana aksi pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Padahal, jika mengacu Perpres 98/2021, ada mandat kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah.
Dengan melihat berbagai persolan yang berkaitan dengan ancaman krisis iklim dan bencana ekologi, sebagaimana dijelaskan di atas, dan berdasar diskusi-diskusi yang dilakukan para pegiat Lingkar Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (SuKET) Bojonegoro, Awe berharap Pemkab Bojonegoro memberi perhatian serius terkait ancaman krisis iklim dan bencana ekologi.
Terlebih, Bojonegoro merupakan daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Pendapatan daerah (APBD) Bojonegoro mayoritas dari pendapatan migas. Sebab itu, Pemda Bojonegoro harus memiliki rasa tanggungjawab atas rantai karbon yang dihasilkan dari migas yang diambil dari bumi Bojonegoro ini.
Meski bahan bakar minyak tersebut tidak dibakar di Bojonegoro, tapi tiap tetes bahan bakar minyak itu mengandung unsur Bojonegoro. Sebab, berasal dari Bojonegoro. Artinya, ada banyak jejak emisi karbon dari Bojonegoro, yang dibawa kemana-mana.
Produktif memang penting banget. Tapi, produktivitas dalam memproduksi emisi gas buang (Co2) tentu mempercepat terjadinya krisis iklim. Di sinilah, pentingnya komunikasi sebagai langkah penyelamatan bersama. Sebab, Dinosaurus punah karena tak suka berkomunikasi dengan sesama.
“Bojonegoro harusnya menjadi kabupaten pelopor dalam pengendalian emisi gas rumah kaca, diantaranya dibuktikan dengan ikut mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana sudah ditetapkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, 2021,” ujarnya.
Lalu apa yang harus dilakukan Pemkab Bojonegoro? Menurut Awe, langkah pertama yang perlu dilakukan Pemkab Bojonegoro, adalah menyusun rencana aksi pengendalian gas rumah kaca. Rencana aksi ini dirumuskan secara partisipatif, dengan melibatkan multipihak, seperti organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha.
Termasuk perwakilan kelompok perempuan, anak muda, disabilitas dan lainnya. Rencana aksi pengendalian gas rumah kaca ini termasuk memuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Pelibatan partisipasi publik ini, selain untuk menjaga keberlanjutan, juga membuka ruang kolaborasi, sinergitas, yang bisa memacu inovasi dan terobosan-terobosan dalam penanganan masalah lingkungan,” kata dia.
Selain itu, menurut dia, Pemda Bojonegoro perlu melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Inventarisasi emisi gas rumah kaca ini untuk mengetahui sumber dan besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di wilayah Bojonegoro, sekaligus untuk menetapkan target penyerapan emisi di daerah.
Kemudian kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro juga harus disusun dengan menggunakan perspektif lingkungan atau “Green Budgeting” (Anggaran Hijau). Pengarusutamaan (mainstreaming) perencanaan dan anggaran pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan ini cukup penting dilakukan, agar masalah lingkungan hidup tidak ditangani secara sektoral, tetapi dengan pendekatan multisektor dan multipihak. Kebiasaan yang berlaku selama ini, masalah lingkungan seringkali hanya dianggap jadi wewenang dinas tertentu saja, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), padahal semestinya semua sektor harus terlibat.
“Misal Dinas Pendidikan, juga harus memiliki tanggungjawab terhadap penanganan masalah lingkungan, misal dengan membangun kesadaran melalui peningkatan literasi ekologi di lingkungan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya,” pungkas dia.
***
Sebagai tambahan informasi, Lingkar Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (SuKET), merupakan forum diskusi dan kajian para pegiat komunitas masyarakat sipil dan jurnalis yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap isu lingkungan di Bojonegoro. Forum lingkar Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (SuKET) ini pada awalnya diinisiasi oleh Bojonegoro Institute, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro, serta beberapa pegiat dan pemerhati isu lingkungan, dan bermarkas di Rumah Kolaborasi, Bojonegoro.
