Boleh jadi sesatnya kebijakan pangan kita bermula dari satu hal sederhana: ikut Amerika. Kita menanam padi, tapi membayangkan dolar. Bicara ketahanan pangan, tapi menghitung laba.
Alkisah, lahirlah ilmu agribisnis. Siapa yang melahirkannya kalau bukan perbankan global—para imam besar kapitalisme yang memuja angka lebih daripada bumi. Sejak saat itu, sawah bukan lagi tanah kehidupan, melainkan tabel produksi. Petani bukan lagi penjaga padi, tapi operator sistem ekonomi yang tak pernah ia pahami.
Agribisnis menjanjikan efisiensi. Lalu muncullah korporasi. Dan seperti halnya dalam setiap kisah modernitas, yang besar memakan yang kecil. Produksi pangan pun diubah menjadi urusan laba rugi, bukan lapar kenyang. Slogan Amerika berbunyi heroik: Feed the World!—memberi makan dunia. Namun, siapa yang memberi makan siapa?
Mungkin itu sekadar eufemisme dari strategi lama: weaponization of food.
Senjata tak lagi terbuat dari baja dan mesiu, tapi dari gandum dan jagung.
Di balik citra korporasi yang tampak perkasa, terselip kenyataan yang getir. Mereka kerap merugi—karena harus menjual terlalu murah agar pasar dunia tetap jinak.
Dan ketika rugi, pemerintah menebusnya dengan bailout. Kapitalisme, sekali lagi, menunjukkan bahwa ia bukan sistem pasar bebas, melainkan sistem penyelamatan yang terencana. Yang diselamatkan selalu yang besar. Yang kecil dibiarkan karam.
Lalu, petani-petani kecil di Amerika pun menyerah. Mereka meninggalkan ladang, berpindah ke kota, menjadi pekerja tanpa tanah. Dan seperti gema dari jauh, kisah itu memantul ke negara-negara lain—ke Indonesia, misalnya—di mana kebijakan pangan selalu datang terlambat dan berpihak ke arah yang salah. Harga pangan dunia yang dumping ikut menghancurkan pertanian lokal.
Jagung Amerika menyingkirkan jagung petani Gunungkidul. Kedelai dari Midwest menelan tempe di Cirebon. Globalisasi ternyata bukan arus perdagangan, melainkan arus penyeragaman: semua negara dipaksa makan dari piring yang sama, dengan resep yang ditulis di Washington.
Ironinya, kini sebagian besar pangan Amerika justru diimpor. Negeri yang dulu menepuk dada sebagai breadbasket of the world kini bergantung pada suplai luar negeri. Meski masih mengekspor kedelai dan jagung ke Tiongkok—itu pun untuk pakan ternak—posisinya mulai digantikan oleh Brasil.
Petani Amerika kehilangan makna; korporasi pertanian kehilangan arah. Dan di tengah reruntuhan itu, dunia kehilangan keseimbangannya.
Kita pun menatap sawah sendiri dengan kebingungan yang sama. Mengapa tanah subur tak lagi menjamin kenyang? Mengapa petani miskin di negeri yang katanya kaya raya pangan?
Mengapa kebijakan pangan kita seolah menyalin naskah yang ditulis jauh di seberang Pasifik? Barangkali karena sejak awal, kita belajar bertani dari pasar, bukan dari bumi. Dan pasar, sebagaimana selalu diajarkan oleh Amerika, tidak mengenal rasa lapar—hanya mengenal harga.
Dari sinilah logika pangan berubah arah: yang dianggap modern bukan lagi yang memberi makan rakyat, melainkan yang bisa menembus pasar dunia. Dan pasar, seperti biasa, berbahasa Inggris.
Namun, jauh sebelum istilah agribisnis masuk kamus pembangunan, kita sudah pernah mencicipi racun yang sama. Pada abad ke-19, di bawah bayang-bayang VOC dan Cultuurstelsel, tanah Nusantara dijadikan mesin penghasil komoditas global—gula, kopi, nila, tembakau. Para petani menanam untuk pasar Eropa, bukan untuk perut mereka sendiri.
Ketika musim lapar datang, yang melimpah justru gudang-gudang gula. Ketika anak-anak mati kelaparan di Kediri, kapal-kapal Belanda berlayar dengan perut penuh kopi. Itu bukan sekadar sejarah; itu cermin yang masih memantulkan wajah kita hari ini.
Sebab kini, dua abad kemudian, kita mengulangnya dengan nama yang berbeda. Bedanya hanya bendera: dulu Belanda, kini Amerika. Dulu Cultuurstelsel, kini agribusiness system. Dulu tanam paksa, kini kontrak korporasi. Dulu paksaan datang lewat cambuk, kini lewat kredit dan impor.[]
Nitiprayan, 20 Oktober 2025
