Tunjangan rumah melonjak tak terarah. Sudah sepatutnya Anggota Dewan punya apartemen singgah sebagai bentuk efisiensi.
Perdebatan tentang tunjangan rumah anggota DPR kembali mencuat. Jika DPR RI disorot karena tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, di Bojonegoro para anggota DPRD juga menikmati tunjangan perumahan belasan juta rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Bupati. Data terakhir menunjukkan Ketua DPRD menerima Rp22,1 juta, Wakil Ketua Rp16,6 juta, dan anggota sekitar Rp10,7 juta per bulan (Perbup No. 10/2021).
Namun jika dibandingkan dengan harga sewa kos dan kontrakan di dalam Kecamatan Bojonegoro, disparitas biaya menjadi jelas. Survei terbaru tim Jurnaba menunjukkan bahwa harga kos di pusat kota paling tinggi adalah Rp2 juta per bulan, sementara kontrakan rumah sederhana tertinggi hanya Rp1,25 juta per bulan. Bahkan rumah kontrakan dengan 2–3 kamar di pusat kota rata-rata hanya Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan, jauh di bawah nominal tunjangan yang diterima anggota dewan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, apakah mekanisme tunjangan perumahan yang diberikan saat ini benar-benar efisien dan sesuai kebutuhan? Atau justru lebih masuk akal jika pemerintah menyediakan apartemen khusus sebagai rumah singgah bagi anggota DPRD, alih-alih memberikan uang tunjangan yang cenderung besar dan berpotensi tidak proporsional?
Praktik Global: Efisiensi melalui Vertical Housing
Literatur urban planning menunjukkan bahwa vertical housing atau hunian vertikal menjadi strategi efisiensi lahan dan biaya. Watanabe & Kinoshita (2022) menegaskan bahwa hunian vertikal mengonsentrasikan kepadatan pada lahan terbatas, mencegah sprawl horizontal, dan membuka peluang redevelopmen brownfield.
Korur (2020) bahkan menyebut pendekatan kota kompak (compact city) lebih disukai untuk menjaga ruang hijau dan ruang publik.
Contoh-contoh lain memperlihatkan bahwa penempatan hunian dekat pusat pemerintahan dapat meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas para pejabat publik.
Studi Freiburg Model (Schmid dkk., 2024) menunjukkan keberhasilan hunian berbasis kepentingan bersama yang dirancang melalui dialog antara pemerintah dan pengelola perumahan.
Penelitian lain juga menegaskan bahwa menyediakan hunian bagi staf di dekat tempat kerja meningkatkan kinerja dan mengurangi friksi perjalanan (Serugo & Sendagi, 2024; Zhang, 2022).
Dalam konteks infrastruktur, skema Public-Private Partnership (PPP) dianggap sebagai solusi realistis untuk mewujudkan proyek hunian di dekat kawasan pemerintahan (AbdulAzeez dkk., 2015).
Jika dibandingkan dengan data kos/kontrakan di Kecamatan Bojonegoro, tunjangan belasan juta per bulan terlihat berlebihan. Padahal, dengan biaya setara, pemerintah daerah dapat membangun atau mengelola apartemen singgah khusus DPRD yang terintegrasi dengan sekretariat atau kawasan perkantoran pemerintah.
Skema ini memungkinkan efisiensi anggaran, transparansi penggunaan dana, sekaligus menciptakan tata ruang kota yang lebih kompak.
Namun tentu ada tantangan. Grifoni dkk. (2016) mengingatkan bahwa proyek hunian vertikal perlu memperhatikan risiko urban heat island dan menjaga kualitas lingkungan.
Perencanaan morfologi bangunan dan penilaian kinerja lingkungan harus menjadi bagian dari desain, agar hunian tidak hanya efisien secara anggaran tetapi juga layak huni.
Diskusi tentang tunjangan rumah DPRD Bojonegoro bukan hanya tentang persoalan angka, melainkan soal efisiensi tata kelola.
Dengan realitas harga kos dan kontrakan yang relatif terjangkau di Bojonegoro, pembangunan apartemen singgah vertikal berbasis kepentingan bersama bisa menjadi solusi. Konsep ini sejalan dengan praktik global yang menekankan efisiensi ruang, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, apakah belasan juta rupiah per bulan untuk setiap anggota DPRD benar-benar solusi terbaik, atau justru saatnya Bojonegoro memikirkan hunian singgah kolektif yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi publik?
Sumber data:
Perbup Bojonegoro No. 10/2021, No. 24/2020 (JDIH Bojonegoro), Pinhome.id, 99.co, Nestoria.co.id, Trovit
Watanabe, M. and Kinoshita, Y. (2022). Danchi and tower mansions. the origin and current situation of collective housing in tokyo: from centre to periphery, from inland to waterfront. Storia Urbana, (169), 147-167.
KORUR, Z. N. (2020). Compact city concept from the viewpoint of place-making. WIT Transactions on Ecology and the Environment.
Wang, W. (2023). The vertical street as everyday place in the high-density city: a case study of mong kok, hong kong. Space and Culture, 28(2), 179-194.
Silva, I., Santos, R. G., Lopes, A., & Araújo, V. (2018). Morphological indices as urban planning tools in northeastern brazil.
Schmid, B., Fricke, C., & Zengerling, C. (2024). Towards a “freiburg model” of housing for the common good? fostering collaborative housing in urban development. Urban Planning, 9.
Serugo, M. I. and Sendagi, M. (2024). Effects of staff housing on the performance of government-aided primary schools at primary leaving examinations in kakumiro district.. SJ Education Research Africa, 1(1), 18.
Zhang, X. (2022). The influence of policy for school district housing. International Journal of Education and Humanities, 4(2), 114-117.
AbdulAzeez, A. D., Owoicho, M. E., & Badiru, Y. Y. (2015). Factors affecting the provision of infrastructure in public private partnership housing estates in abuja, nigeria. Jurnal Teknologi, 77(15).
Grifoni, R. C., D’Onofrio, R., Sargolini, M., & Pierantozzi, M. (2016). A parametric optimization approach to mitigating the urban heat island effect: a case study in ancona, italy. Sustainability, 8(9), 896.
