Kabupaten Bojonegoro kembali catat prestasi membanggakan melalui dua penghargaan sekaligus di tingkat nasional dan provinsi di bidang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penghargaan diperoleh berkat komitmen pemerintah daerah dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianugerahi Program Unggulan Terbaik III Kategori Peningkatan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor tingkat nasional.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada 1 Desember 2025 oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.
Penghargaan ini jadi bukti bahwa inovasi digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor di Bojonegoro berjalan efektif dan berdampak signifikan, baik dalam kemudahan layanan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan langkah kreatif Bapenda Bojonegoro dengan UPTPPD Bapenda Prov Jatim di Bojonegoro.
Yusnita Liasari, Kepala Bapenda Bojonegoro menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Menurutnya, Bapenda Bojonegoro telah berupaya mempersiapkan sebaik mungkin kegiatan tersebut. Termasuk sosialisasi secara menyeluruh, menyediakan layanan mobil samsat keliling, dan membuka layanan berbagai kegiatan Pemkab Bojonegoro.
“Kami sangat mengapresiasi atas hasil yang di raih ini” ucap Yusnita (4/12/2025).
Selain itu, kata dia, dengan memanfaatkan ekosistem non tunai yang perkembangannya saat ini luar bisa, juga menjadi salah satu terobosan ide kreatif penguatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Juga dipersiapkan strategi utama dengan Pemerintah Desa untuk penagihan ketiga dengan aplikasi SIAPP PEMDA.
Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur
Tidak berhenti di tingkat nasional, Kabupaten Bojonegoro kembali meraih prestasi tinggi di tingkat provinsi. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/3211/KPTS/033.2/2025, Bojonegoro dinobatkan sebagai: TP2DD Kabupaten dengan Indeks ETPD Semester I – 2025 Tertinggi di Jawa Timur.
Piagam penghargaan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED Provinsi Jawa Timur pada 18 November 2025 di Surabaya.
Predikat ini menandai keberhasilan Bojonegoro dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara komprehensif, terutama pada sektor pendapatan dan belanja daerah yang kini semakin terintegrasi secara digital.
Sementara Dilli Tri Wibowo, sekretaris Bapenda Bojonegoro berharap penghargaan ini bukan menjadi puncak pengharapan tertinggi, namun menjadi cambuk untuk mewujudkan tata kelola digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan percepatan sekaligus perluasan digitalisasi daerah.
“Ini upaya mewujudkan kemudahan bagi masyarakat, khususnya meningkatkan perputaran ekonomi mikro dan makro serta peningkatan PAD” ucap Dilli.
Salah satu pendorong peningkatan indeks ETPD, kata Dilli, adalah tersedianya kanal pembayaran non tunai secara merata diseluruh OPD dengan menggunakan QRIS, termasuk layanan pada Puskesmas diseluruh Bojonegoro.
Prestasi Berkelanjutan Bojonegoro dalam Transformasi Digital
Dua penghargaan prestisius tersebut mempertegas posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan progres digitalisasi terbaik di Indonesia. Upaya percepatan digitalisasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi tata kelola ekonomi daerah.
Selain itu juga kepercayaan masyarakat bahwa apa yang dibayarkan oleh msyarakat langsung masuk RKUD dan hal ini selaras dengan semangat pemerintah pusat untuk mensukseskan P2DD (percepatan dan perluasan digitalisasi daerah)
Masih menurut Dilli, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memperluas transformasi digital di berbagai sektor, termasuk layanan fiskal, administrasi pemerintahan, serta layanan berbasis masyarakat.
Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk menghadirkan inovasi lebih luas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, cepat, dan responsif khususnya disektor pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belanja daerah.
“Dengan capaian ini, Bojonegoro kembali menunjukkan dirinya sebagai kabupaten yang adaptif, inovatif, dan visioner dalam menghadapi era digital” pungkasnya.
