Menteri Perencanaan Pembangunan, Bambang Brodjonegoro menyatakan ibu kota negara akan pindah. Tepatnya seusai rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Senin (29/4/2019). Pemindahan dilakukan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Belakangan ini masyarakat penasaran dengan lokasi baru Ibu Kota. Pada Senin (26/8/2019), di Istana Kepresidenan, Joko Widodo menyampaikan lokasi pasti Ibu Kota baru. Benar, ibu kota baru berlokasi di luar Pulau Jawa. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Joko Widodo.
Terdapat lima alasan mengapa dua kabupaten tersebut yang terpilih. Pertama, resiko bencana minimal. Kedua, lokasi yang strategis. Ketiga, wilayah perkotaan yang sudah berkembang. Keempat, infrastruktur relatif lengkap. Kelima, terdapat lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai kajian. Kajian tersebut dilakukan secara mendalam dan berlangsung selama tiga tahun. Hasil kajian tersebut dapat diakses melalui situs resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Seorang politikus muda, Tsamara Amany sependapat dengan hasil kajian tersebut. Calon ibu kota baru terletak di wilayah Kalimantan. Lebih tepatnya, Kalimantan Timur.
Secara geopolitik, Kalimantan persis berada di tengah Republik Indonesia. Menurutnya, itu akan menghilangkan stigma Barat dan Timur. Pasalnya, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berada di titik sentral Indonesia.
“Ini adalah sebuah gagasan yang sangat penting tentang pembangunan Indonesia sentris,” kata Tsamara saat menjadi tamu di acara televisi swasta (20/8/2019).
Namun, bukan berarti berpindah ibu kota seperti berpindah rumah. Berkemas barang, lalu diangkut dan dibawa ke pulau sebrang. Tentu ada proses yang cukup panjang. Perlu berbagai pertimbangan dan perhitungan. Terlebih, terkait dengan biaya pemindahan.
Seorang influencer kaum milenial, Sherly Annavita juga berpendapat. Tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk memindah ibu kota. Bersamaan dengan itu, negara juga butuh anggaran untuk pembangunan bangsa.
Menurut Sherly, banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi negara. Misalnya pengurangan jumlah pengangguran. Penyediaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya anak muda. Kemudian BUMN-BUMN strategis yang terancam bangkrut. Itu juga penting.
Sherly mengingatkan bahwa negara harus hadir dihadapan masyarakat. Negara harus memastikan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jangan sampai kebutuhan masyarakat terabaikan oleh pemindahan ibu kota negara.
“Sehingga jangan sampai pemindahan ibu kota ini mengenyampingkan sesuatu yang justru seharusnya diutamakan, diprioritaskan,” kata Sherly saat berada di forum yang sama dengan Tsamara.
Tentu pemindahan ibu kota baru bukanlah proyek pemerintah belaka. Ini adalah megaproyek yang memiliki tujuan demi pembangunan negara. Bukan hanya pemerintahan, namun masyarakat juga turut berperan.
Tsamara pun mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan tanpa catatan. Bukan saja terkait pemindahan ibu kota yang harus dipikirkan. Berbagai dampak yang mungkin timbul juga perlu diperhatikan. Misalnya dampak pada aspek lingkungan, baik alam maupun sosial.
“Jangan sampai pemindahan ibu kota juga kemudian menghasilkan deforestasi misalnya. Itu penting sekali untuk kita perhatikan,” imbuh Tsamara.
Menurutnya, selama bertujuan demi pembangunan bagus jika dilakukan. Ibu kota yang baru harus menjadi sangat efisien dan efektif. Terutama dalam urusan penyelenggaraan negara. Pusat pemerintahan harus berjalan lebih efektif dan efisien.
