Mulutmu adalah harimaumu, peribahasa yang benar adanya. Begitulah gambaran Indonesia di bulan Agustus 2025. Demonstrasi besar terjadi serempak di beberapa wilayah. Aksi massa terjadi sebagai buntut buruknya komunikasi publik pejabat di pemerintahan. Tentunya hal ini memicu kemarahan masyarakat.
Mulai dari respon Bupati Pati Sadewo terkait protes kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keluhan masyarakat setempat dijawab dengan nada yang dianggap ‘menantang’.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5000 orang, 50 ribu orang saja suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar, Saya tidak akan mengubah keputusan,” kata Sudewo (6/8) dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial.
Belum reda panas di telinga, gendang telinga kembali dihantam ucapan tak mengenakkan. Ucapan ini muncul dari mulut anggota dewan. Dalam sebuah acara dialog di tv nasional, pejabat ini tidak mau dibandingkan dengan rakyat jelata. Murutnya, pembandingan ini merupakan sesat logika dalam berpikir.
“Anda mencampur aduk masalah. Ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang becak atau buruh, di situ anda mengalami sesat logika,” ucap Deddy Sitorus, anggota DPR Komisi VI kepada moderator dalam acara dialog di Metro TV (10/10/24).
Memang kejadian tesebut sudah berlangsung lama. Namun, potongan videonya kembali viral di media sosial. Pernyataan Deddy dianggap tidak pantas dan melukai perasaan masyarakat. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi dan efisiensi anggaran oleh negara, anggota dewan justru menikmati kenaikan tunjangan dan fasilitas. Termasuk tunjangan rumah yang totalnya milyaran rupiah selama masa jabatan 5 tahun.
Kemudian, berlanjut pada video sidang tahunan MPR (16/8) yang kembali viral di berbagai platform digital. Tampak para pejabat di pemerintahan sedang asyik berjoget selesai sidang berlangsung. Video tersebut menuai protes dari masyarakat. Aksi joget para pejabat berhasil menggoyang sanubari rakyat yang diwakili hingga dinilai hal itu sangat tidak pantas.
Protes masyarakat pun dibalas dengan argumentasi beberapa anggota dewan yang kurang mengena substansi. Misalnya mantan artis Nafa Urbach yang menyatakan bahwa macetnya akses dari rumah ke kantor DPR. Terlebih, beberapa anggota dewan yang juga mantan artis seperti Eko Patrio dan Uya Kuya. Mereka mengkontra protes dengan membagikan video candaan dengan berjoget-joget.
Masyarakat merasa selalu menemui kebuntuan dalam menyuarakan aspirasinya. Setiap kali bersuara selalu lenyap di udara, seolah anggota dewan selalu menutup telinga. Muncullah hastag #BubarkanDPR sebagai respon atas krisis kepercayaan publik. Pada puncaknya, anggota dewan di Komisi III, Ahmad Sahroni malah mengolok-olok dengan mengatakan bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Akhirnya, rentetan kejadian ini memicu demonstrasi besar di berbagai wilayah di Indonesia.
Patut disayangkan, segala rentetan kejadian tersebut disebabkan oleh komunikasi publik yang sangat buruk. Tidak ada kepekaan para anggota dewan dalam memandang kondisi sosial di masyarakat. Perasaan masyarakat mana yang tidak tersakiti? Bukannya memperkuat kepercayaan masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya. Ini semua akibat dari gaya komunikasi yang tidak memuat rasa empati dan begitu arogan.
Mengapa gaya komunikasi para pejabat kepada masyarakat bisa begitu buruk? Salah satu sebabnya adalah budaya feodal di Indonesia yang sudah mandarah daging. Budaya feodal tidak hanya berlaku pada sisi budaya-sosial saja, tapi juga merasuk pada budaya-politik.
Budaya feodal berakar dari masa kerajaan kuno, jauh sebelum berdirinya Indonesia. Sebelumnya, negara kepulauan yang luas ini terdiri dari berbagai macam kerajaan. Salah satunya Majapahit dan Mataram Kuno. Sistem kerajaan inilah yang menganut feodalisme, kultur kekuasan berjenjang atasan-bawahan yang sangat kaku. Pola komunikasi satu arah dan bersifat seolah perintah mutlak. Belum lagi, sistem pelayanan secara vertikal dari bawah ke atas Misalnya, bawahan selalu memberi pelayan kepada atasannya, begitu seterusnya.
Sistem feodal ini sangat berbeda dengan sistem demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan raja. Kepentingan rakyat ini lah yang diamanahkan pada wakilnya dan disampaikan secara estafet, berjenjang ke atas melalui demokrasi terpimpin.
Harus dipahami bahwa wakil rakyat sebagai pemimpin kepentingan rakyat, bukan penguasa rakyat. Jabatan adalah amanah, bukan sebuah kekuasaan mutlak. Kepentingan rakyat disampaikan kepada pemimpin untuk dilaksanakan dan diwujudkan. Jadi, pemimpin adalah alat untuk melayani rakyat sesuai dengan kepentingan yang diamanahkan.
Budaya feodal ini diibaratkan sebagai sel tumor dalam tubuh demokrasi. Bagi pejabat yang merupakan pelayan rakyat, pemimpin masih merasa sebagai penguasa yang harus dilayani. Padahal, suara rakyat diberikan kepada pejabat hanyalah sebagai bentuk perwakilan. Beginilah cara kerja sel tumor feodalime di dalam daging demokrasi.
Perlu diketahui bahwa komunikasi adalah darah yang mengalir di dalam demokrasi. Dialog, diskusi, musyawarah dan segala bentuk penyuaraan aspirasi harus mengalir lancar. Bukan malah komunikasi satu arah dari atas ke bawah, seolah raja sedang bertitah dan bawahan harus melaksanakan perintah. Jika demikian ini terjadi pada sistem demokrasi, maka kepercayaan publik terhadap wakilnya akan melemah.
“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” kata Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR, Suko Widodo dikutip dari UNAIR News (27/8).
Selain itu, budaya feodal tidak memiliki ciri khas seperti sistem demokrasi. Misalnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dalam budaya feodal, selama menjadi penguasa, pertanggungjawaban tidak perlu diberikan kepada rakyat. Sedangkan dalam demokrasi, tanggung jawab jabatan kepada rakyat harus dipenuhi. Serta, rakyat harus tahu bagaimana wakilnya bekerja dalam mewujudkan kepentingan bersama. Transparansi dan akuntabilitas inilah kunci untuk mewujudkan good governance.
Sel tumor feodalisme ini harus segera dihilangkan. Jika tidak, maka sistem demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi publik yang baik harus dibangun demi kelancaran demokrasi. Pejabat tidak perlu merasa dirinya seorang raja yang selalu benar. Jika langkah yang diambil dikritik dan dinilai kurang oleh masyarakat, tak perlu gengsi untuk meminta maaf. Justru, tindakan itu akan dinilai sebagai langkah seorang ksatria dan masyarakat pasti akan mengapresiasi. Inilah yang akan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap para wakilnya.
Para pejabat harus mampu mendengarkan suara masyarakat dari bawah. Buka lebar-lebar lubang telinga. Setelah itu, baru merespon dengan gaya komunikasi yang penuh dengan empati. Jangan merespon dengan asal bunyi. Responlah dengan pikiran yang terbuka dan kebijaksanaan dalam menerima kritik dan masukan.
