Rakyat bukan ditunggangi siapa-siapa. Mereka hanya menendang penunggang-penunggang rakus yang sudah terlalu lama duduk di punggungnya.
Setiap kali demonstrasi besar muncul di jalanan, selalu saja ada yang buru-buru angkat jari: “Ini pasti ada yang menunggangi!” Lha, kok gampang sekali? Seakan-akan rakyat Indonesia ini tak pernah bisa bergerak atas kehendak dirinya sendiri.
Seakan-akan orang turun ke jalan itu bukan karena perutnya lapar, bukan karena anaknya putus sekolah, bukan karena harga beras naik, bukan karena keadilan mampirnya cuma di spanduk. Selalu saja, katanya, ada hantu yang menunggangi.
Lucu juga. Kalau ada demo, yang dituduh menunggangi selalu “pihak asing” atau “elit politik tertentu”. Padahal, kalau mau jujur, yang paling sering menunggangi rakyat ya elit dalam negeri sendiri. Dari dulu. Sejak zaman VOC sampai zaman Orba plus Orba kwitansi hari ini.
Rakyat dijadikan tunggangan proyek, tunggangan janji kampanye, tunggangan pencitraan. Rakyat ini ibarat kuda yang ditarik ke sana-sini, diberi pakan janji-janji, dan kalau sudah habis tenaganya, ditinggal di kandang penuh lumpur.
Dan yang lebih aneh: para “pakar intelijen” itu bicara seakan-akan mereka sedang menonton sirkus. Ada penunggang, ada kuda, ada penonton yang sorak-sorai. Padahal yang sedang mereka tonton bukanlah sirkus, melainkan penderitaan orang-orang yang kehilangan harapan. Tapi ya begitulah, kebiasaan elit kita: penderitaan rakyat dijadikan tontonan, dijadikan analisis di televisi.
Coba kita balik: mungkin bukan rakyat yang ditunggangi, melainkan kekuasaan yang terlalu sering “menunggangi” kebodohan publik. Tuduhan itu sebenarnya refleksi. Orang yang suka menunggangi, akan mudah sekali menuduh orang lain ditunggangi. Itu hukum cermin.
Maka, lain kali kalau ada demonstrasi, mari kita hentikan sejenak kebiasaan sok tahu itu. Jangan buru-buru menuduh ada penunggang. Tanyakan dulu: siapa yang lapar? siapa yang kecewa? siapa yang merasa ditinggalkan? Kalau ada ribuan orang rela kepanasan, kehujanan, berdesak-desakan di jalan, mungkin ada yang serius sedang mereka perjuangkan. Jangan buru-buru dicap tunggangan.
Karena kalau memang harus bicara soal tunggangan, yang paling sahih menunggangi rakyat itu ya para penguasa sendiri—dari kursi empuknya, dari layar televisi, dari atas mimbar kekuasaan. Bedanya, mereka bukan sekadar menunggangi: mereka bahkan tega menjual kuda itu ke pasar.
Unjuk rasa 28 Agustus kemarin—yang memenuhi jalan-jalan dengan wajah lelah, suara serak, dan tangan mengepal—lagi-lagi disebut: “ada yang menunggangi.” Sungguh sebuah standar jawaban instan yang sepertinya disiapkan di laci birokrasi. Begitu rakyat bergerak, keluar tuduhan itu. Seakan-akan rakyat ini cuma wayang yang menunggu digerakkan dalang asing.
Padahal apa yang lebih wajar daripada rakyat marah? Perilaku DPR yang sibuk dagang pasal. Polisi yang lebih suka jadi centeng kekuasaan ketimbang pelindung masyarakat. Pemerintahan yang pandai merangkai jargon, tapi membiarkan dapur rakyat tidak berasap. Apa rakyat perlu izin dulu untuk kecewa? Apa harus ada sponsor asing untuk lapar?
Kemarahan itu bukan datang dari “aktor politik di balik layar,” melainkan dari kesusahan hidup yang sudah tak tertanggungkan. Dari kumulasi rasa dipermainkan. Dari anak yang tak bisa bayar kuliah. Dari sawah yang habis terjual ke proyek. Dari rumah yang dikepung utang. Itulah energi demonstrasi. Bukan bayangan CIA, bukan sumbangan Soros, bukan pula bisikan elit oposisi.
Lucunya, para elit politik begitu cepat menuding “ada yang menunggangi” karena mereka tak sanggup mengakui: rakyatlah yang sudah lama ditunggangi. Ditunggangi korupsi mereka, ditunggangi gaya hidup hedonis mereka, ditunggangi manipulasi mereka. Dan kini, ketika kuda itu menendang, penunggangnya pura-pura kaget.
Mungkin kita harus balikkan kalimat itu. Unjuk rasa 28 Agustus bukan ditunggangi siapa-siapa. Justru ia adalah rakyat yang menendang sadel, mengguncang pelana, dan berkata: “Turunlah kalian, wahai penunggang serakah. Kami bukan kuda kalian selamanya.”
Senin, 25 September 2025. Di depan Gedung DPR: jalanan penuh sesak oleh suara anak-anak muda. Mereka berlari, bersorak, melempar yel-yel. Polisi menghadang dengan tameng baja, lalu menyemprotkan water canon, menyalakan gas air mata. Ada tubuh jatuh, ada yang pingsan, ada yang berlari sambil mengucek mata. Udara penuh sesak, tapi juga penuh keberanian.
Pada detik yang sama, di dalam Istana Negara: ruangan berpendingin, lampu kristal, karpet merah. Elit politik berkumpul, senyum tersungging, jas disetrika rapi. Mereka memberi gelar kehormatan pada tokoh-tokoh yang bahkan dipertanyakan publik: layakkah? Benarkah? Ataukah sekadar transaksi simbolis, tukar tambah kuasa?
Sementara anak-anak di jalan harus menghadapi gas air mata, para “terhormat” justru menerima medali dari negara. Itulah Indonesia hari ini: rakyat berpeluh, elit berpesta. Di luar, generasi muda dituduh “ditunggangi.” Di dalam, yang sungguh menunggangi bangsa justru diberi tepuk tangan dan gelar kehormatan.
Kontrasnya begitu telanjang: satu pihak mempertaruhkan paru-paru dan nyawanya demi menyuarakan kebenaran, pihak lain mempertontonkan kebanggaan semu, seolah negeri ini sedang baik-baik saja. Mungkin sejarah sedang menulis ironi terbarunya: air mata rakyat di jalan, beradu dengan tepuk tangan di istana.
Menjelang Hari Kemerdekaan, sebuah video viral: para anggota DPR berjoget riang setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Jogetnya bukan sekadar gerakan badan, tapi juga simbol isi hati: betapa hidup ini semakin senang, semakin enak.
Maklum, gaji dan tunjangan mereka baru saja naik. Ada tambahan tunjangan rumah lima puluh juta rupiah per bulan. Fasilitas lain ikut mengalir. Sehingga total pendapatan mencapai 230 juta. Dan—ini yang lebih manis—tanpa potongan pajak. Kalau rakyat ditagih pajak sampai recehan, para “wakil rakyat” justru dibebaskan.
Maka joget itu bukan sekadar joget. Itu adalah tarian perut kenyang. Tarian gaji besar. Tarian istimewa dari mereka yang selalu berhasil menulis undang-undang untuk dirinya sendiri.
Kontrasnya: sementara mereka berjoget di gedung parlemen, rakyat di pasar harus berhitung recehan untuk membeli cabai. Sementara mereka menari diiringi musik organ tunggal, rakyat di kampung menari di dapur kosong—menari untuk menghibur anaknya yang menangis karena lauknya hanya garam.
Dan ironinya: mereka berjoget menjelang Hari Kemerdekaan. Apa artinya merdeka, kalau yang merdeka hanya perut dan dompet para elit? Kalau rakyat hanya merdeka untuk menonton, merdeka untuk mengeluh, merdeka untuk tetap miskin?
Tapi barangkali kita juga jangan terlalu serius. Anggap saja joget itu adalah koreografi jujur. Akhirnya kita tahu: beginilah wajah wakil rakyat kita, lebih fasih berjoget ketimbang mendengar jeritan rakyat.
Beberapa hari sebelum para anggota DPR berjoget, tepatnya 13 Agustus, publik dikejutkan oleh pemandangan lain: warga Pati tumpah ke jalan, menentang arogansi bupatinya.
Mereka menolak kenaikan pajak sampai 250 persen. Bayangkan: hidup yang sudah susah, harga-harga merangkak, penghasilan pas-pasan, masih juga dikejar pajak yang meloncat dua kali lipat lebih.
Di Pati, rakyat bukan berjoget, tapi berteriak. Bukan karena perut kenyang, tapi karena perut kosong. Mereka berdiri di bawah terik matahari, bukan di ruang ber-AC. Mereka melawan, bukan untuk menambah fasilitas, tapi untuk bisa tetap bertahan hidup.
Kontrasnya menampar. Di satu sisi, rakyat marah karena diperas. Di sisi lain, elit politik bergembira karena diberi tambahan tunjangan. Yang di bawah dicekik, yang di atas berpesta.
Kadang negeri ini rasanya seperti panggung sandiwara absurd. Rakyat berkorban darah, keringat, dan air mata, sementara pejabatnya berpesta dengan dana negara. Mungkin ini definisi kemerdekaan yang sebenarnya: merdeka bagi elit, terbebani bagi rakyat.
Tapi rakyat Pati sudah memberi contoh: kalau pajak jadi cambuk, suara rakyat bisa jadi palu. Karena sejarah selalu mencatat: dari perut yang lapar lahir keberanian, dari rakyat yang terhimpit lahir perubahan.
Obral tunjangan, obral fasilitas—begitulah cara negara menyenangkan hati anggota DPR dan para pejabat. Sementara rakyat diminta sabar, negara sendiri sedang megap-megap dengan keuangan defisit. Ironi yang begitu telanjang: guru honorer masih digaji ratusan ribu, tak cukup untuk bayar kos, apalagi beli susu anak.
Tapi rupanya negeri ini punya resep unik: saat rakyat diminta hemat, elit justru berpesta. Tiba-tiba tersiar kabar: Danantara akan mengirim ratusan direksi BUMN ikut kemping pelatihan di Swiss. Biayanya tentu mahal. Alasannya: supaya para direksi yang tak kompeten bisa belajar. Tapi apa betul? Atau sebenarnya itu sekadar liburan musim panas yang dibiayai negara?
Maka jadilah negeri ini punya dua kasta: kaum elit dan kaum sulit. Kaum elit sibuk menambah fasilitas, sibuk studi banding ke luar negeri, sibuk menyiapkan alasan. Kaum sulit sibuk menutup cicilan, sibuk cari kerja sambilan, sibuk menahan lapar.
Barangkali inilah republik yang sesungguhnya: negara tidak pernah gagal menyenangkan pejabatnya, tapi selalu gagal menyejahterakan rakyatnya. Dari DPR yang berjoget, dari bupati yang mencekik pajak, dari direksi BUMN yang kemping di Swiss—semua menunjukkan pola yang sama: kekuasaan lebih sibuk merawat perutnya sendiri daripada merawat harapan rakyat.
Lucunya, semua itu terjadi menjelang Hari Kemerdekaan. Lalu kita bertanya: merdeka untuk siapa? Bagi rakyat, merdeka hanyalah jargon tahunan. Yang sungguh merdeka hanyalah para elit—merdeka dari pajak, merdeka dari tanggung jawab, merdeka dari rasa malu.
Kontras antara hidup rakyat yang kian susah dan hidup para “wakil rakyat” yang makin senang ini mengingatkan kita pada banyak halaman sejarah. Di Perancis, 1789, rakyat lapar roti, sementara bangsawan berpesta anggur. Di Rusia, 1917, petani kedinginan di ladang, sementara Tsar dan keluarganya berdansa di istana.
Di Sri Lanka, 2022, rakyat antre bensin berhari-hari, sementara keluarga presiden masih menguasai seluruh urat nadi negara. Di Bangladesh, 2024, mahasiswa turun ke jalan karena melihat elit politik yang korup hanya memperkaya kroni, sementara jutaan rakyat dicekik krisis.
Dan bukankah kita pernah mengalaminya? Tahun 1998, anak-anak muda Indonesia menyalakan gerakan reformasi. Rakyat tak tahan lagi melihat kesenjangan, korupsi, dan arogansi kekuasaan. Kursi yang dianggap abadi akhirnya terguling juga.
Hari ini, ironi itu kembali terasa. Rakyat yang digaji seadanya, bahkan guru honorer yang hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan, harus menyaksikan anggota DPR berjoget riang dengan gaji ratusan juta tanpa pajak. Sementara negara berteriak defisit, pejabatnya berlibur ke Swiss atas nama pelatihan.
Sejarah selalu memberi tanda: kesenjangan yang terlalu jauh, arogansi yang terlalu tinggi, kemewahan yang terlalu telanjang—itulah bibit krisis. Tak peduli abad berapa atau di negara mana. Pertanyaannya sederhana: apakah kita belajar dari sejarah, atau menunggu giliran mengulanginya?
“Momentum sejarah” sedang menggumpal di Indonesia. Kontras itu makin hari makin jelas: sesama bangsa, tapi beda nasib. Kaum elit sibuk memperbanyak fasilitas, kaum sulit sibuk memperpanjang napas. Mereka yang di atas menari dalam pesta, sementara yang di bawah menjerit di pasar.
Dan bila elit kekuasaan terus lupa diri, kehilangan sensitivitas untuk merasakan kesusahan rakyat, maka semua itu hanya soal waktu. Butuh satu pemicu, dan kesenangan mereka akan berubah menjadi kesusahan kolektif.
Leo Tolstoy, dalam War and Peace (1867), menorehkan pertanyaan filosofis yang hingga kini menggema: apa yang sesungguhnya menggerakkan sejarah? Apakah tokoh-tokoh besar, para jenderal, raja, presiden? Ataukah mereka sekadar alat dari kekuatan yang lebih besar: kehendak jutaan rakyat yang tak lagi bisa dibendung?
Novel itu berlatar invasi Napoleon ke Rusia, 1805–1812. Bangsawan dan istana berpesta, sementara di luar, rakyat terbakar perang. Dan akhirnya, bukan Napoleon atau Tsar yang menentukan arah sejarah, melainkan daya kolektif: kehendak bangsa yang lapar, marah, dan terluka.
Hari ini, Indonesia sedang berjalan di tepi jurang yang sama. Kita menyaksikan DPR berjoget, pejabat berlibur ke Swiss, pajak rakyat dinaikkan, gaji guru tak terbayar. Sementara rakyat menahan lapar, menumpuk utang, berteriak di jalanan. Sejarah tidak pernah bohong: kesenjangan selalu menjadi bara.
Elit boleh menutup telinga dengan musik organ tunggal, tapi suara rakyat yang lapar akan selalu lebih keras. Dan bila momentum itu tiba, tak ada pasukan, tak ada undang-undang, tak ada gas air mata yang bisa menahan gelombang. Maka, pertanyaan Tolstoy kembali menjadi cermin kita: siapa yang sungguh berkuasa menggerakkan sejarah?
Sejarah sering ditulis seperti dongeng: ada tokoh besar, ada pahlawan, ada pengkhianat. Seakan-akan arah bangsa ditentukan oleh satu-dua figur yang muncul di panggung. Itulah cara kita diajari di sekolah: Napoleon menaklukkan Eropa, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, Lenin menggulingkan Tsar. Padahal, di balik tokoh besar itu, ada jutaan wajah kecil yang lapar, ada ribuan tangan yang bekerja, ada kerumunan yang marah.
Tolstoy, lewat War and Peace, menolak narasi simplistik semacam itu. Ia yakin sejarah tak pernah digerakkan oleh segelintir elit. Yang sungguh menggerakkan adalah akumulasi aspirasi rakyat biasa, terutama mereka yang sulit hidupnya. Bangsa bergerak bukan karena pidato seorang tokoh, melainkan karena perut jutaan orang sudah tak bisa lagi menunggu.
Pertanyaan lalu muncul: apa sebenarnya kekuatan yang menggerakkan sejarah, yang tak terlihat? Hegel menyebutnya roh absolut—semacam arus kosmik yang menuntun bangsa menuju “kesadaran tertinggi”. Karl Marx menyebutnya materialisme dialektika—pertentangan kelas yang tak terhindarkan, hukum alam sosial yang terus menekan hingga lahir revolusi.
Kita boleh tidak sepakat pada keduanya, tapi satu hal jelas: ada “mesin tak terlihat” yang lebih besar dari para elit. Bukan Napoleon, bukan Tsar, bukan presiden, bukan jenderal. Sejarah didorong oleh sesuatu yang mengendap lama—akumulasi rasa sakit, rasa lapar, rasa ditindas.
Dan hari ini, di Indonesia, mesin itu sedang berputar. Kita melihat kesenjangan yang makin menganga: kaum elit dengan tunjangan dan fasilitasnya, kaum sulit dengan upah pas-pasan dan harga barang yang terus naik.
Jika hukum sejarah tak pernah meleset, kita sedang menyaksikan bara yang menunggu percikan. Mungkin kita tak perlu repot menamai kekuatan itu—roh absolut, dialektika materialisme, atau sekadar “nasib rakyat jelata.” Yang jelas, kalau rakyat sudah bergerak, para tokoh besar hanyalah catatan kaki.
Indonesia punya kebiasaan lama: terlalu terobsesi pada figur. Kita menulis sejarah seolah-olah ia adalah biografi orang-orang besar: Soekarno dengan kharismanya, Soeharto dengan kekuasaannya, Habibie dengan otaknya, Megawati dengan namanya, SBY dengan kepresidenannya yang penuh drama, Jokowi dengan blusukan dan betonnya, kini Prabowo dengan panggungnya.
Tapi sebenarnya sejarah tidak pernah digerakkan oleh mereka. Justru mereka yang tergerak oleh arus besar: kehendak jutaan rakyat, derasnya ombak perubahan. Mereka hanyalah perahu yang terbawa arus sungai besar. Bedanya, kadang arus itu murni, kadang pula dimanipulasi, dialihkan, bahkan dibendung oleh kekuasaan.
Kekuatan sejati sebuah bangsa bukan pada siapa presidennya, tapi pada kesadaran kolektif rakyatnya. Namun biasanya rakyat bersikap submisif, pasrah, patuh. Selama dapur masih mengepul, selama anak masih bisa sekolah, selama hidup tidak terlalu menekan, rakyat memilih diam.
Tapi sejarah berkali-kali menunjukkan: jika tekanan hidup sudah melampaui batas, rakyat akan bergerak. Ibarat lempengan tektonik yang lama menahan diri, pada titik tertentu ia akan melepaskan energi. Kemarahan rakyat bekerja dengan hukum yang sama. Gesekan demi gesekan, himpitan demi himpitan, akhirnya menimbulkan gempa sosial.
Hari-hari ini, gesekan itu makin terasa. Pajak dinaikkan, pungutan ditambah, biaya hidup mencekik. Sementara kesempatan kerja makin sempit, penghasilan makin sulit.
Ironi bertambah ketika para politikus dan pejabat justru memamerkan kemewahan: gaji ratusan juta, tunjangan segunung, fasilitas tanpa batas. Semua itu datang dari uang negara—dari keringat rakyat yang semakin terperas.
Maka lahirlah kontras yang berbahaya: rakyat dicekik di bawah, elit berpesta di atas. Inilah pola yang berulang dari Perancis 1789, Rusia 1917, Sri Lanka 2022, Bangladesh 2024, dan Indonesia 1998. Kita sedang berada di tepi getaran sejarah itu. Pertanyaannya: maukah kita belajar, atau kita biarkan gempa itu meledak dengan cara paling mahal?
Kemuakan yang lama terpendam akhirnya pecah. Rakyat yang sabar itu ternyata punya batas. Perlakuan elit politik dan polisi yang arogan menumpuk menjadi energi tektonik. Dan sebagaimana hukum alam, gempa itu tak bisa ditahan.
Pati, 13 Agustus: rakyat menolak pajak mencekik. Jakarta, 23 dan 28 Agustus: jalanan bergetar oleh suara anak muda yang ditindas water canon dan gas air mata. Semua itu tanda-tanda kecil dari gempa besar yang bisa mengguncang Indonesia. Jika tak ada mitigasi, jika tak ada kebijakan yang sungguh berpihak, percikan ini akan menjalar menjadi api.
Lalu muncul pertanyaan klasik: “Siapa yang menunggangi demonstrasi rakyat?” Jawabannya justru mengejutkan. Yang menunggangi bukanlah rakyat. Mereka yang sesungguhnya menunggangi bangsa ini adalah kaum senang itu sendiri: para elit politik yang rakus jabatan, anggota DPR yang berjoget riang saat sidang, pejabat yang menaikkan penghasilan dan tunjangannya sendiri. Ada pula “Geng Solo” yang ingin terus bercokol di kursi kekuasaan, polisi yang berubah fungsi jadi parcok—parkir-cokotan—centeng bisnis kekuasaan.
Merekalah penunggang sejati: yang hidup enak dari susahnya rakyat, yang berpesta dari penderitaan orang kecil. Dan ketika rakyat akhirnya berteriak di jalan, mereka balik menuduh: “ada yang menunggangi.” Padahal, kebenarannya sederhana: rakyat bukan ditunggangi siapa-siapa. Mereka hanya menendang penunggang-penunggang rakus yang sudah terlalu lama duduk di punggungnya.
Nitiprayan, 30 Agustus 2025
