Dalam menghadapi tantangan krisis iklim global, sekaligus menindaklanjuti COP30 Brasil, Bojonegoro Institute (BI) gelar Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertajuk “Mengapa Harus Beralih ke Energi Bersih yang Berkeadilan?” di Gedung Pertemuan EJSC Bakorwil Bojonegoro (11/11/2025).
Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 tersebut, dihadiri sejumlah aktivis, pemerhati lingkungan, akademisi, dan para perwakilan NGO lokal Bojonegoro. Kegiatan ini juga dihadiri Naomi Larasati, ahli kebijakan Transisi Energi dari Yayasan Indonesia Cerah (Jakarta) dan Jeany Hartrianti, Wakil Pimpinan Katadata Green (Jakarta).
Forum kajian yang didukung Ford Foundation ini, selain menindaklanjuti COP30 Brasil, juga dalam rangka mendorong model akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk mendukung transisi energi bersih dan keadilan distribusi sumber daya antargenerasi. Dalam konteks Bojonegoro, hal ini sangat penting untuk jadi perbincangan khalayak.
Sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia—dengan kontribusi sekitar seperempat produksi nasional—memiliki tanggung jawab besar dalam pengurangan emisi karbon. Sebab, sekitar 50–60 persen pendapatan daerah bersumber dari DBH Migas, yang menempatkan Bojonegoro dalam posisi strategis untuk mengarahkan sebagian pendapatannya ke pembangunan berwawasan lingkungan.
Direktur Bojonegoro Institute, AW. Syaiful Huda, menyampaikan bahwa transisi energi bersih bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan sosial dan ekologis. Menurutnya, Bojonegoro memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pengurangan emisi dan penguatan energi terbarukan yang berpihak pada masyarakat.
“Transisi energi harus dimulai dari daerah. Bojonegoro bisa menjadi contoh bagaimana sumber daya alam dikelola bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ucap AW.
Jeany Hartrianti, Deputy Head of Katadata Green dalam paparannya mengatakan pentingnya membangun kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, serta berbagai kelompok masyarakat sipil dalam mengusung dan mempercepat Transisi Energi Bersih. Karena itu, butuh komunikasi dan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhterhap krisis iklim dan energi terbarukan di tingkat lokal.
”Masyarakat bisa berkampanye dengan bermacam cara. Baik itu lewat media sosial, maupun perbincangan sehari-hari. Sebab, krisis iklim itu isu kehidupan sehari-hari” ucap Jeany
Senada dengan Jeany, ahli kebijakan Transisi Energi dari Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Devi Larasati mengatakan bahwa Transisi Energi memang belum begitu populer sebagai isu penting di daerah. Namun, karena berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat, sudah sepatutnya masyarakat memahami dan memperbincangkan isu Transisi Energi. Terlebih, Bojonegoro merupakan salah satu wilayah penghasil Migas terbesar di Indonesia.
”Sebagai wilayah penghasil Migas, Bojonegoro punya hak yang amat kuat untuk menjadi contoh wilayah yang sadar akan pentingnya Transisi Energi” ucap Naomi.
Lebih jauh Naomi menjelaskan, meski terkesan elitis, Transisi Energi adalah perihal yang bakal dirasakan banyak orang. Bahkan, menjadi perihal penting yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Perubahan Iklim dan Transisi Energi harus bisa dipahami dan dimengerti semua golongan masyarakat.
”Karena itu, Transisi Energi harus berkeadilan dan No One Left Behind” imbuhnya
Dalam kegiatan yang diikuti berbagai unsur masyarakat sipil, perwakilan media lokal, dan perguruan tinggi ini, berlangsung secara partisipatif. Pada akhir sesi, para peserta dibagi beberapa kelompok kerja untuk memilih isu prioritas di daerah yang akan dikawal bersama, di antaranya meliputi transisi energi bersih, kedaulatan pangan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pendanaan untuk lingkungan (dana abadi). Kelompok kerja kemudian mendiskusi berbagai masalah, akar masalah, hingga solusi dan rencana tindak lanjut yang akan dikawal secara bersama-sama berbagai organisasi masyarakat sipil di Bojonegoro.
Forum juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dan ide kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transisi energi bersih yang inklusif dan berkeadilan. Dari forum ini, diharapkan lahir jejaring kerjasama antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam mengembangkan model transisi energi berkeadilan di tingkat daerah dan desa.
