Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan lima fokus utama pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, sebagai arah kebijakan strategis bupati dan wakil bupati dalam perkuat kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Pada tahun anggaran 2026 nanti, bupati dan wakil bupati akan fokus pada lima perihal utama” Ucap Nurul Azizah pada Rapat Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan di lantai 6 Gedung Pemkab (24/12/2025).
Lima fokus tersebut, kata Nurul, meliputi Penurunan Kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penguatan Ekonomi, Pengurangan Pengangguran, serta Peningkatan Konektivitas Wilayah.
Pada sektor kemiskinan, kata Nurul, Pemkab Bojonegoro akan memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Penguatan validitas data dilakukan hingga tingkat desa, termasuk dengan penandaan stiker bagi warga miskin sebagai upaya transparansi dan akurasi pendataan.
Pada sektor ekonomi, kata dia, Bojonegoro diarahkan menjadi salah satu sentra pengembangan tebu. Target penanaman tebu ditetapkan sebesar 5.000 hektare, dengan potensi lahan mencapai 6.800 hektare. Saat ini, luas tanam tebu di Bojonegoro baru sekitar 1.600 hektare.
Upaya peningkatan IPM juga terus ditingkatkan. Di antaranya fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan agar mampu memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat di seluruh wilayah. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan status rumah sakit daerah.
“Setelah peningkatan status RS Temayang, Pemkab menargetkan RS Kalitidu menjadi prioritas berikutnya dalam penguatan layanan kesehatan” Imbuh Nurul.
Terkait pemgurangan pengangguran, Nurul Azizah menyebut, pada 2025, penyerapan tenaga kerja banyak disokong industri rokok. Namun pada 2026, belum ada rencana pembangunan pabrik baru sehingga perlu strategi lanjutan. Pelatihan kerja harus diikuti distribusi penempatan kerja. Jangan sampai selesai pelatihan tapi tidak ada kelanjutan. Selain itu, peluang transmigrasi juga dimaksimalkan sebagai penyerapan tenaga kerja.
Sementara untuk konektivitas wilayah, Pemkab Bojonegoro menetapkan lima kecamatan prioritas, yakni Padangan, Temayang, Kedungadem, Kanor, dan Sekar sebagai poros koneksi. Peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut, kata Nurul, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar akses pelayanan publik. Dengan lima fokus tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
