Berbagai masalah kemiskinan dibahas pada workshop multipihak bertajuk: Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kaya Sumber Daya Migas di Bojonegoro, digelar Bojonegoro Institute (BI) pada (17/4/ 2025) di Meeting Room Eastern Hotel Bojonegoro. Acara didukung Ford Foundation atas izin Kemendagri tersebut, dihadiri sejumlah stakeholder.
Hadir sebagai sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, di antaranya; Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Suharto, S.E., M.P.A., Ketua TP PKK Bojonegoro, Sri Budi Cantika Yuli, SE., MM., Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bojonegoro, Dr. Wiwik Retnoningsih, M. Pd, serta sejumlah expert di bidang sosial masyarakat.
Sementara para peserta dalam acara workshop multipihak tersebut, meliputi sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), 10 perwakilan Kades di Bojonegoro, Perwakilan Perguruan Tinggi Bojonegoro, Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta perwakilan Komunitas Difabel Bojonegoro .
Direktur Bojonegoro Institute (BI), Awe Saiful Huda dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselarasan pemahaman tentang dimensi kemiskinan, pengukuran kemiskinan, serta strategi penanggulangannya secara efektif, inovatif, dan inklusif. Selain itu, kata dia, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan penanggulangan kemiskinan secara multipihak” Tegas Awe.
Menurut Awe, sejumlah pihak dalam unsur Academic, Business, Civil Society and Government (ABCGa) sengaja diundang untuk membangun pemahaman bersama atas paradigma kemiskinan, serta bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan di desa. Sehingga fokus penanggulangan bisa berjalan beriringan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan ide-gagasan dan inovasi strategi kebijakan.
“Terutama untuk membangun program penanggulangan kemiskinan secara multipihak di Kabupaten Bojonegoro” tuturnya.
Sementara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemdagri Wahyu Suharto, dalam pemaparannya menjelaskan, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan memang kian maksimal digencarkan secara nasional. Baik dalam rangka peningkatan ekonomi, atau pembangunan manusianya. Ia mencontohkan, sejumlah program seperti Makan Bergizi dan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan itu.
Wahyu Suharto menyatakan, dari data dia miliki, tingkat kemiskinan Bojonegoro pada 2024 sebesar 11,67 persen, turun hanya 0,49% dibanding 2023 yang sebesar 12,18%. Data ini menunjukan angka kemiskinan Bojonegoro masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional dan Provinsi Jatim, masing-masing sebesar 9,03 persen dan 9,79 persen.
“Kemiskinan Bojonegoro masih di urutan terbesar ke-11 dari 38 kabupaten di Jawa Timur”. Tegasnya.
Karena itu, Wahyu Suharto merespon positif kegiatan workshop tentang kemiskinan ini. Sebab, menurut dia, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tak bisa dilakukan sendirian oleh satu pihak, namun harus diatasi secara sinergi dan kolaboatif. Lebih jauh ia menyatakan, penanggulangan kemiskinan harus diatasi dengan kolaborasi bermacam pihak.
“Dan workshop multipihak ini adalah gambaran penting dari sinergi penanggulangan kemiskinan tersebut” Imbuh dia.
Cantika Wahono: Tingkatkan Peran Perempuan
Dalam pemaparannya, Ketua TP PKK Bojonegoro, Sri Budi Cantika Yuli menyatakan, sejauh ini, Bojonegoro memang dikenal sebagai penghasil Migas yang memiliki kawasan hutan luas. Namun, di saat bersama, masih ada kasus kemiskinan di Bojonegoro. Ironi ini, kata dia, tentu butuh penanganan yang serius. Termasuk meningkatkan sesuatu yang selama ini kurang maksimal. Dia mencontohkan, peningkatan peran perempuan.
“Peran perempuan untuk ikut aktif dalam berbagai sektor dengan didukung berbagai pihak” Ucap istri dari Bupati Setyo Wahono tersebut.
Dia mencontohkan, peran perempuan sangat penting dalam peningkatam SDM dan penanggulangan kemiskinan. Terlebih, jika peran perempuan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti; Pemerintah Desa, Private Sector, NGO, dan para Akademisi dalam membangun sinergi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di desa.
“Seperti misalnya dalam hal pelatihan kewirausahaan, rencana bisnis, serta pencatatan keuangan. Hal-hal ini sangat maksimal jika di-handle perempuan” ucapnya.
Selain itu, berbagai peran penting itu, harus dilanjutkan dengan fasilitasi pembentukan UMKM. Menentukan bagaimana terkait akses permodalan, pendampingan untuk pemasaran, akses pasar usaha dan lainnya, serta Peer to Peer (berbagi pengalaman) bagi pengusaha perempuan Bojonegoro.
