Sejumlah perwakilan hadir dalam agenda diskusi Kemitraan Multi Pihak atau Multi Stakeholder Partnership (MSP) yang diadakan Bojonegoro Institut (BI) di EJSC Bakorwil Bojonegoro (6/5/2025). Agenda diskusi multipihak ini, bertujuan merusmuskan penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro.
Kemiskinan masih jadi tantangan pembangunan di Bojonegoro. Berdasar data BPS, persentase penduduk miskin tercatat 11,69 persen (2024). Jumlah ini turun 0,49 persen dibanding tahun sebelumnya yang 12,18 persen (2023). Meski menurun, Bojonegoro masih menempati urutan tertinggi ke-11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai kabupaten termiskin.
Kemiskinan menjadi persoalan kompleks dan multidimensi. Sehingga untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan strategi berbasis sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Bojonegoro Institute (BI) bekerjasama dengan Ford Foundation adakan diskusi yang bertujuan membentuk Multi Stakeholder Partnership (MSP).
Dalam acara bertajuk “Membangun Kemitraan Multipihak dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan” tersebut, dihadiri sejumlah stakeholder, di antaranya; Kepala Diskominfo Bojonegoro, Ir. Heri Widodo, Sekretaris Diskominfo Bojonegoro, Alit S. Purnayoga, perwakilan akademisi, komunitas, disabilitas, dan sejumlah NGO lokal.
Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Ir. Heri Widodo, M. Si, dalam sambutannya menyebut, sampai saat ini pemerintah terus mengembangkan berbagai inovasi daerah. Satu di antaranya program SAPA Bupati, yang jadi wahana pelaporan berbagai masalah di Bojonegoro. Termasuk masalah kemiskinan. Karena itu, dia mendukung kegiatan Multi Stakeholder Partnership (MSP).
“Kegiatan semacam ini sangat penting, karena mampu memberi masukan dari berbagai sudut pandang. Karena itu Kominfo sangat mendukung kegiatan MSP” Ucap Heri Widodo.
Heri menyatakan, berbagai informasi, termasuk data kemiskinan, memang perlu di-update dan diperbaharui setiap saat. Karena itu, menurutnya, MSP mampu menjembatani pertukaran informasi tersebut. Ia menyebut, penanganan kemiskinan memang butuh kerja sama banyak pihak. Dan MSP sebagai wahana pertukaran informasi, sangat diperlukan sebagai wujud kolaborasi.
Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro, Nafidatul Hima yang hadir dalam diskusi mengatakan, sejauh ini cukup banyak agenda-agenda rapat perumusan penanggulangan. Baik itu penanggulangan kekerasan terhadap perempuan maupun penanggulangan kemiskinan. Namun, agenda tersebut kerap berhenti di rapat, dan tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“MSP sebagai forum yang mempertemukan banyak pihak, sepatutnya menjadi ajang eksekusi. Bukan sekadar rapat, tapi juga harus ada tindakan berupa eksekusi” ucapnya.
Sekretaris Dinas Kominfo Bojonegoro, Alit S. Purnayoga mengatakan, selain butuh kerja sama banyak pihak, pengentasan kemiskinan terkesan sulit karena banyaknya perbedaan tentang paradigma kemiskinan. Khususnya di desa-desa di wilayah Bojonegoro. Dia menyebut, ada banyak masyarakat yang rumahnya berlantai tanah dan tanpa plafon. Namun, pemiliknya bergelang emas dan memiliki ponsel mahal.
“Ini menunjukan bahwa paradigma kemiskinan itu beragam. Indikatornya pun tidak boleh disamakan” Ucapnya.
Sementara Direktur Bojonegoro Institute (BI), Awe Syaiful Huda menyatakan, kegiatan ini baru awal dari pengenalan konsep Multi Stakeholder Partnership (MSP), mengingat, isu kemiskinan teramat multidimensi. Sehingga, ia berharap kedepan ada tindak lanjut penanganan kemiskinan berdasar pendekatan kolaboratif. Dalam hal ini pendekatan MSP.
“Isu kemiskinan ini sangat multidimensi. Sehingga tidak bisa ditangani satu pihak saja” Ucap Awe.
Dia berharap, pemerintah daerah, dalam hal ini Kominfo, dapat membentuk semacam forum kajian pembangunan daerah berbasis MSP, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, serta media. Forum MSP dapat menjadi ruang dialog; membahas permasalahan, solusi atau rekomendasi berbasis data untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui MSP, para pihak dapat mengkonsolidasikan seluruh sumber daya, meliputi keahlian teknis, jaringan, akses pasar, teknologi, pendanaan dan lainnya, untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” pungkas Awe.
